Network
PORTAL GROBOGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi meluncurkan tahapan Pemilu 2024 yang digelar pada Selasa, 14 Juni 2022.
Peluncuran tahapan Pemilu 2024, dihitung tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Hal tersebut sudah sesuai konstitusi dan mandat Undang-undang.
Hari pencoblosan pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, yang artinya bahwa tahapan awal mulai pemilu yakni 14 Juni 2022.
Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU RI dalam sambutannya mengatakan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri.
Baca Juga: Terbaru! Inilah 76 Partai Politik yang Boleh Mendaftar ke KPU untuk Ikuti Pemilu 2024
Dirinya meminta dukungan dan kerjasama kepada pemerintah, Partai Politik, DPR, segenap pimpinan bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia.
Prosesi peluncuran tahapan pemilu 2024 dimulai dengan penekanan sirine secara simbolis oleh berbagai perwakilan.
Tampak hadir Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua DKPP Muhammad serta seluruh anggota KPU RI.
Baca Juga: Biodata Profil Hasyim Asy'ari, Ketua KPU Periode 2022-2027 Kelahiran Pati Jawa Tengah
Peluncuran tersebut disaksikan oleh anggota KPU Provinsi se Indonesia, KPU Kota, Kabupaten, serta pimpinan partai politik calon peserta pemilu.
Sebelumnya, memang santer isu wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Isu tersebut memancing reaksi panas dari publik hingga terjadi demo oleh mahasiswa di beberapa titik.
Baca Juga: Pasca Melantik, Jokowi Minta Anggota KPU dan Bawaslu Tancap Gas Siapkan Pemilu 2024
Namun, pemerintah sekarang telah meluncurkan tahapan pemilu 2024 sebagai bentuk taat konstitusi.
Pada acara peluncuran tahapan pemilu 2024, Mendagri Tito Karnavian mewakili sambutan dari Presiden RI Joko Widodo.
Tito menyampaikan bahwa seluruh persiapan dan penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah hasil kerjasama.
Baca Juga: Daftar Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 yang Dilantik Presiden Jokowi
Menurutnya, semua telah disepakati usai berulangkali menggelar rapat untuk membahas tahapan yang harus dilalui dari Pemilu.
Sebuah amanat besar harus dijalankan oleh KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Integritas dan moralitas tinggi harus ditunjukan, tata kelola pemilu yang akuntabel agar aman dan damai juga harus ditingkatkan..
Indonesia harus menjadi contoh berbagai negara dunia dalam hal penyelenggaraan pemilu.
Pendidikan politik harus dimasifkan agar masyarakat semakin tahu akan haknya dalam pemilihan sehingga mendorong partisipasi pemilih yang tinggi.***
Artikel Rekomendasi