Network
PORTAL GROBOGAN - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 10 April 2022.
Jokowi memimpin Ratas itu dan meminta para Menteri untuk menyampaikan pada Masyarakat terkait jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
"saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanan Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan, bahwa Pemilu akan dilaksanakan 2024.", jelas Presiden Jokowi.
Ia juga menegaskan, informasi ini harus bisa disampaikan pada masyarakat agar tak lagi ada anggapan jika dirinya akan 3 periode.
"jangan sampai muncul spekulasi-spekulasi isunya yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah spekulasi perpanjangan jabatan presiden 3 periode.", kata Jokowi.
Baca Juga: Resmi, Cuti Bersama Lebaran 2022 Diumumkan Presiden Jokowi, Bersiap Mudik Lebaran
Lebih lanjut, Presiden asal Solo itu membeberkan jadwal pelaksanaan Pemilu yang telah disepakati menjadi 14 Februari 2024.
"karena jelas bahwa kita sepakat Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada dilaksankan nanti November 2024.",tuturnya.
Terkait tahapan Pemilu, telah diatur dalam UU Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang disiapkan selama 20 bulan sebelum Pemilu.
"tahapan Pemilu sudah dimulai nanti di Juni 2022 sudah dimulai karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara.", jelasnya lagi.
Untuk bisa mencapai semuanya, pihaknya akan segara lakukan pelantikan pada para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027.
Baca Juga: Jadwal Pelaksanan Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan Kemarin, Jadi Kapan?
"12 April 2022 nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan dilantik dan segera memersiapkan Pilkada dan Pemilu di 2024, kita perlu berbicara tentang persiapan-persiapan kita, belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,”, ucapnya.
Persiapan yang matang dalam melaksanakan semuanya, oleh Presiden meminta jajarannya untuk segera adakan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
"saya minta Pak Menko Polhukam untuk komunikasi yang intens dengan DPR RI dan KPU, sehingga perencanaan program bisa didetailkan, regulasi yang ada tidak multitafsir.",katanya.
Untuk bisa melaksanakan kegiatan pemungutan suara yang serentak itu, Jokowi juga bocorkan rencana anggaran yang bisa dipersiapkan.
Baca Juga: Nasib Reog Ponorogo: Menko PMK dan Gubernur Jatim Berjuang Reog Ponorogo Diakui UNESCO
Selain itu, meminta untuk dikalkulasi kembali untuk bisa dipersiapkan secara bertahap dari dana APBN dan APBD.
"alokasi dana dari APBN dan APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun. KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33, 8 triliun dipersiapkan.
Di akhir, Presiden juga meminta untuk dipersiapkan pejabat daerah yang harus segera diisi dengan pemimpin baru.
"ada 101 daerah disiapkan, karena 7 Gubernur, 76 Bupati dan 18 Walikota yang harus diisi, saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik.", tuturnya.***
Artikel Rekomendasi